http://duniakontraktor.com

Ketika dikonfirmasi seputar pernyataan pihak Sesmenpora Wafid Muharam yang menyatakan memperoleh dana talangan dari PT Duta Graha Indah, Dedy justru mempertanyakan apa yang disampaikan pihak Wafid.

Menurut dia, Kemenpora tidak boleh menerima dana talangan dari pihak swasta. Dana talangan, lanjutnya, hanya untuk dinas pegawai, yang ditangani sementara oleh biro perjalanan. “Apa iya benar bicara seperti itu? (pernyataan pihak Wafid). Tidak boleh ada (dana) dari pihak swasta. Dana talangan ada, tetapi paling-paling tiket, kalau mau berangkat (dinas pegawai) travel dulu yang handle,” katanya sambil tertawa.

Pernyataan Dedy ini membantah pernyataan pihak Wafid yang mengatakan bahwa uang tersebut merupakan dana talangan untuk SEA Games yang didapat dari PT Duta Graha Indah.

Menurut kuasa hukum Wafid, Erman Umar, Kemenpora membutuhkan dana talangan yang dipinjam dari pihak lain untuk membiayai SEA Games sebelum dana yang berasal dari APBN cair. Dana talangan yang diberikan kepada Wafid tidak hanya berasal dari petinggi PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris, yang juga menjadi tersangka dalam kasus itu.

Menurut Erman, ada pengusaha-pengusaha lain yang turut memberi dana talangan untuk pelaksanaan SEA Games kepada Sekretaris Kemenpora itu. Sebelumnya juga, salah satu tersangka lain dalam kasus ini, Mindo Rosaline Manullang, mengungkapkan, Wafid pernah meminta bantuannya untuk mencarikan dana.

Wafid, menurut Rosa, membutuhkan dana talangan untuk operasional SEA Games ke-26 yang akan berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2011/05/05/21514255/Tidak.Boleh.Ada.Dana.Talangan.Swasta.

Menurutnya, suatu Kementrian sewajarnya tidak lagi mencari dana talangan dari pihak luar jika telah mengganggarkan biaya untuk pembangunan suatu proyek dalam APBN. Sebab, dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pemerintah dilarang menandantangani kontrak pengerjaan proyek sebelum APBN untuk proyek tersebut turun.

“Kalau dana sudah masuk di APBN, APBD, DIPA kementrian berarti nggak perlu dana. Di PP 54 ada ketentuan pemerintah dilarang mengikat kontrak yang anggarannya belum tersedia atau melebihi pagu anggaran yang tersedia,” katanya ketika dihubungi, Selasa (10/5/2011).

Pernyataan Setia Budi tersebut menanggapi alasan sejumlah tersangka dugaan suap pembangunan wisma atlet yang berdalih bahwa cek senilai Rp 3,2 miliar yang diberikan tersangka dari PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam adalah dana talangan.

Mindo Rosaline Manulang yang juga menjadi tersangka karena diduga memediatori Wafid dan El Idris menyatakan hal tersebut. Demikian juga Kuasa hukum Wafid, Erman Umar yang mengatakan bahwa dana dari El Idris merupakan dana talangan untuk membiayai proyek SEA Games sebelum APBN turun.

Erman juga mengutip Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nomor 3 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat, menyumbang dana untuk proyek olahraga diperbolehkan.

Menurut Setia Budi, sumbangan masyarakat memang diperbolehkan. Namun, sumbangan itu, katanya harus dicatat di dalam APBN/APBD terlebih dahulu. Tidak boleh ada dana dari masyarakat yang masuk ke suatu kementrian untuk suatu proyek setelah APBN disahkan.

“Semua pungutan dana masyarakat harus dicatatkan di APBN dulu, penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran, harus dicatat dalam APBN dulu, kecuali sejak awal memang menggunakan mode investasi,” kata Setia.

Ia melanjutkan, model ivestasi dimungkinkan untuk digunakan instansi pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Namun, jika menggunakan model investasi, hanya boleh ada satu perusahaan yang membiaya pembangunan proyek pemerintah terlebih dahulu. “Perusahaannya juga harus melalui tender,” katanya.

Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut akan diganti sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan si perusahaan. “Bisa dengan konsesi, dengan kerja sama operasi, di beberapa daerah prakteknya dibayarkan nyicil. Misalnya investor minyak, sampai keluar hasilnya, 20 tahun, bagi hasil,” paparnya.

Untuk pembangunan wisma atlet, katanya, mungkin saja menggunakan model investor tersebut. Namun, katanya, model investor dimungkinkan jika biaya pembangunan proyek belum dianggarkan di APBN dan hanya ada satu perusahaan yang membiayai.

Sementara dalam kasus pembangunan wisma atlet, seperti yang diberitakan, proyek pembangunan wisma atlet sudah dianggarkan dalam APBN 2010-2011. Pihak Wafid juga mengatakan, pengusaha selain El Idris turut menyumbang.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2011/05/10/20293715/Ahli.Tidak.Boleh.Ada.Dana.Talangan

Belakangan, pernyataan Poppy yang disampaikan dalam konferensi pers saat pembukaan Aceh Fair itu, dibantah oleh juru bicara Pemerintah Aceh Makmur Ibrahim. Bahkan, kata Makmur dalam konferensi pers di kantor gubernur kemarin, dana yang digunakan untuk kegiatan Aceh Fair bukan dari APBA tapi hanya menggunakan dana dari tiga SKPA yakni Badan Investasi Promosi (BIP) Aceh, Disnakermobduk Aceh, dan Diperindakop. Totolnya cuma Rp880 juta. “Jadi bukan uang rakyat,” katanya.

Dana SKPA bukan dari APBA atau bukan uang rakyat? Sungguh pernyataan yang menyesatkan. Ini sangat arogan dan menunjukkan betapa buruknya pemahaman aparatur pemerintah terhadap dana rakyat yang mereka kelola. Seakan-akan dana yang sudah diplotkan dalam APBA ke SKPA atau dinas-dinas itu bukan lagi uang rakyat, uang negara yang harus dipertanggungjawabkan di dunia (secara hukum) dan di akhirat kelak di hadapan Tuhan.

Akibat sikap aparatur pemerintah seperti itu, tata cara bernegara kita pun kini semakin payah. Kita ingin seperti negara-negara maju, modern dan serba uang, tapi tetap membanggakan seolah kita masih berbudaya ketimuran yang penuh toleransi dan berperasaan. Ternyata dua duanya tidak kita dapat, malah kemunafikan dan inkosistensi yang kita tuai. Boleh saja membantah, tapi begitulah nilai yang diraba oleh masyarakat.

Masyarakat kita kini tidak lagi punya panutan, tidak lagi patuh, dan akhirnya juga ikut mendewa-dewakan uang. Jadi, jangan salahkan ketika rakyat “membuat ulah” berdasarkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok sesaat dan tidak lagi patuh pada tata aturan pemerintah. Pemerintah telah membuat contoh ketidaksinkronan dan memperagakan ketidakadilan di depan mata.

Segala alasan bisa dikemukakan-biasanya alasan teknis mata anggaran hingga alasan klise untuk menyejahterakan rakyat-, tanpa mencoba berada di tengah atau turun ke dalam perasaan masyarakat sendiri.  Beginilah kita, pemimpin kita, yang cenderung selalu membenarkan diri sendiri. Kalau sudah tidak lagi berkuasa baru menjerit minta dimengerti, atau duduk termangu kena post power sindrome.

Kembali ke kucuran uang rakyat untuk kegiatan Aceh Fair yang tidak fair. Apa untungnya kegiatan itu bagi rakyat?  Kegiatan itu memang perlu, tapi jangan dengan menghambur-hamburkan uang rakyat. Rakyat bangai pun tahu ini sebuah “proyek bisnis”. Tidak lebih! Tapi apalah dikata, para pemimpin di negeri ini terus menerus dalam mimpi indah dan keberpura-puraan. Seidelais dan sedekat dengan rakyat bagaimanapun-sesuai ikrar dan janji kampanye-bila sudah dalam lingkaran sistem yang penuh kepura-puraan ini, mereka akan terlibat dalam pusaran yang memabukkan. Uang dan kekuasaan sungguh mampu mengubah malaikat jadi ….(cukup dalam hati). Terus membenarkan diri dengan seribu satu alasan.

Sumber: http://blog.harian-aceh.com/dana-skpa-bukan-dana-apba.jsp/comment-page-1#comment-2459

“Penggunaan anggaran pemerintah yang bersumber dari APBA 2011 baru boleh dikucurkan setelah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan dan untuk implementasinya mesti dijabarkan oleh pergub sebagai petunjuk pelaksanaan penggunaan anggaran,” kata Koordinator Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia (LP3SI) Aceh Hendri saat dimintai tanggapannya, Rabu (11/5).

Anehnya, lanjut Hendri, kegiatan Aceh Fair sudah berjalan. “Dari mana anggaran untuk menyewa tenda, hotel untuk mengadakan seminar, konsumsi serta lain-lainnya? Ini patut diduga mereka menggunakan dana talangan dari berbagai pihak. Ini tidak dibenarkan secara hukum,” katanya.

Menurut Hendri, sistem dana talangan untuk membiayai suatu proyek pemerintah jelas menyalahi aturan karena memang pemerintah tak seharusnya mencari dana talangan dari pihak luar jika telah mengganggangkan biaya untuk suatu kegiatan. “Meski dalam APBA tak ada mata anggaran khusus Aceh Fair, tapi pada tiga dinas yang digunakan anggarannya untuk membiayai even itu, jelas sudah ada posnya. Nah, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pemerintah dilarang mengerjakan proyek sebelum APBA untuk proyek tersebut turun,” kata Hendri.

Sementara Ketua Pelaksana Aceh Fair Cipta Hunai mengatakan pemerintah sama sekali belum mengucurkan anggaran, meski Aceh Fair sudah berlangsung beberapa hari. “Kontrak dengan pihak ketiga juga belum ada,” katanya.

Menurut Cipta Hunai, pihak ketiga yang terlibat dalam even itu bersedia menerima penundaan pembayaran hingga mekanisme pemerintah selesai diproses. “Contohnya, pelaksanaan Seminar IMT-GT di Hotel Hermes Palace itu belum dibayar pada pihak hotel. Begitu juga dengan sewa tenda, juga belum dibayar ke pihak ke tiga,” katanya.

Menurut dia, berbagai pihak setuju dengan kondisi itu karena Aceh Fair sengaja digelar untuk kepentingan daerah, yakni promosi produk-produk unggulkan UKM dan informasi peluang kerja. “Karena sifatnya memberi kontribusi untuk kepentingan daerah, maka mereka mau,” katanya. Payung hukum pagelaran Aceh Fair ini, kata Cipta, juga cukup jelas yakni SK Gubernur yang menunjuk Poppy Amalia sebagai penghubung dengan pihak ke tiga.

Sebelumnya Cipta Hunai mengatakan pemerintah mengucurkan dana Rp886 untuk pelaksanaan Aceh Fair 2011 di Blangpadang Banda Aceh. Dana itu dipolkan melalui tiga SKPA yakni Badan Investasi Promosi (BIP) Aceh, Disnakermobduk Aceh, dan Diperindakop.

Dia merincikan, BIP Aceh menggelontorkan Rp116 juta untuk membiayai seminar IMT-GT, Dinakermobduk senilai Rp350 juta untuk membiayai kegiatan Job Fair, dan Diperindakop senilai Rp414 juta untuk memfasilitasi ekspos produk UKM unggulan. “Selebihnya partisipasi pihak ketiga, termasuk Bank Aceh,” kata Hunai.

DPA Belum Disahkan

Anggota DPRA Abdullah Saleh pada Harian Aceh juga mengatakan saat ini DPA tahun 2011 masih dalam tahap penyusunan. “Usai disepakati DPRA, APBA dikirim ke Mendagri untuk dikoreksi. Kemudian, baru memasuki masa penyusunan DPA,” katanya.

Di tahap ini, kata Abdullah Saleh, pengumuman lelang memang sudah diperbolehkan. Tapi, pelaksanaan program tentu belum bisa karena masih harus menunggu pengesahan DPA. “Untuk menjalankan kegiatan kan dibutuhkan anggaran,” kata politisi Partai Aceh ini.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Aceh menghabiskan biaya Rp2 miliar untuk pelaksanaan ‘Aceh Fair’ di Blang Padang Banda Aceh. Sementara para peserta pameran juga dipungut biaya Rp5-10 juta per stan.

Ketua Pelaksana Harian Aceh Fair, Poppy Amalia awalnya berusaha menutupi jumlah anggaran yang dikucurkan Pemerintah Aceh untuk kegiatan itu, termasuk harga sewa stan yang dipatok pihaknya. Poppy baru menjelaskan setelah didesak sejumlah wartawan soal sewa-menyewa stan dan rincian anggaran Aceh Fair yang dialokasikan pemerintah.

Poppy Amalia mengatakan dana yang dikucurkan Pemerintah Aceh untuk acara itu senilai Rp1,7 miliar. Dana itu, rincinya, Rp1,5 untuk sewa dua tenda tempat didirikannya stan-stan dan sisanya untuk membayar penyanyi, penari, dan lainnya. Dia mengatakan pihaknya menyewa lapak atau stan-stan itu guna menutupi kebutuhan listrik dan lainnya selama berlangsung Aceh Fair hingga 15 Mei 2011.

Sumber: harian-aceh.com/2011/05/12/penggunaan-uang-rakyat-untuk-aceh-fair-mendahului-anggaran

Gugatan dengan nomor 22/Pdt.G/2011/PN-BNA diterima Nuryanti, staf bidang perdata PN Banda Aceh. Dalam gugatan itu, Hendri keberatan dengan ulah debt collector yang menyita mobil kijang kapsul tahun 1997 miliknya pada 28 April 2010.

Hendri mengakui telah melanggar perjanjian kontrak karena menunggak angsuran kredit mobil sekitar Rp5 juta atau selama dua bulan. Namun, untuk menyita mobil kredit harus ada keputusan pengadilan sebagaimana diatur pasal 1266 KUHPerdata.

“Walaupun perjanjiannya SMSF boleh menarik mobil yang menunggak kredit selama dua bulan, itu hanya dapat dilakukan setelah turunnya keputusan pengadilan. Jadi, sekarang mereka (SMSF) tanpa putusan hakim telah menyita semena-mena,” kata Hendri, warga Banda Aceh itu.

Atas sikap semena-mena itu, dirinya menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan leasing itu sebesar Rp600 juta. “Saya mengugat secara material Rp94,716 juta dan immaterial Rp500 juta melalui pengadilan,” ujarnya.

Hendri mengisahkan, pada 24 April 2010, tiga debt collector SMSF mendatangi rumahnya untuk menagih tunggakan angsuran kredit, bila tidak mobilnya akan disita. Pada waktu itu dirinya sempat bersitegang dan berhasil mempertahankan haknya.

“Beberapa hari kemudian petugas debt collector bolak-balik mendatangi rumah saya. Kadang mereka ngebut-ngebut di sekitar rumah sehingga membuat perasaan takut serta rasa malu bagi keluarga saya,” jelasnya.

Para debt collector itu kembali mendatangi kantor tempat Hendri bekerja pada 28 April 2010 dan ngotot menyita mobil. Untuk menghindari keributan, Hendri kemudian menyerahkan mobil tersebut. Saat itu, debt collector berjanji akan mengembalikan mobil kepada Hendri jika sudah melunasi tunggakan dua bulan sebelum lewat tujuh hari.

“Esoknya saya mau melunasi tunggakan dua bulan tsb, namun pihak SMSF tidak mau menyerahkan kembali mobil itu. Mereka malah meminta saya melunasi sisa angsuran mobil yang tinggal dua tahun lagi. Karena alasan ini saya menggugat perusahaan leasing itu ke pengadilan,” katanya.

Sumber: http://harian-aceh.com/2011/05/10/tarik-mobil-kredit-semena-mena-leasing-sms-digugat-rp600-juta

“Kami menduga acara ini sengaja dibuat Pemerintah Aceh atau Gubernur Aceh sebagai momen menjelang pilkada. Ini untuk mempopulerkan diri dengan uang rakyat,” kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani kepada Harian Aceh, kemarin.

Aceh Fair, menurut dia, layak disebut kegiatan hura-hura karena pameran beragenda mempromosikan budaya dan UKM Aceh itu dilaksanakan tiba-tiba dan terkesan dipaksakan oleh Pemerintah Aceh. “Informasi yang kami dengar, pembukaan acara itu juga tidak dihadiri oleh seorang menteri pun. Padahal beberapa menteri sudah diundang untuk membuka kegiatan tersebut,” katanya.

Fakta tersebut, tambah dia, membuktikan bahwa Aceh Fair jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan level nasional dan internasional lain sebelumnya. Seperti Pekan Peradaban Nusantara I yang diadakan di DMDI Aceh, Diwana Cakra Donya, PKA, dan Aceh Internasional Expo yang mampu menghadirkan menteri, Wapres, hingga presiden. “Aceh Fair ini kepanitiaannya saja terkesan sangat eksklusif dan tertutup,”  sebut Askhalani.

Dia meminta petinggi Aceh untuk tidak membohongi masyarakat Aceh lagi dengan berbagai even menjelang pilkada yang menghabiskan anggaran publik Aceh. “Masih banyak yang perlu dibangun untuk kemaslahatan masyarakat Aceh, selain pameran. Yang perlu dipertanyakan juga apakah dengan Aceh Fair itu PAD Aceh akan meningkat?” tutur Askhalani.

Senada dikemukakan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian. Kata dia, pihaknya menduga Aceh Fair itu tidak lebih sebagai ajang tebar pesona. Dengan anggaran yang mencapai Rp2 miliar, lanjut dia, indikasi korupsi lebih dominan terjadi di acara itu daripada aspek manfaatnya untuk masyarakat Aceh. “Munculnya kegiatan-kegiatan ini dalam anggaran Aceh juga salah satu akibat dari lemahnya pengawasan di tingkat Legislatif Aceh saat pembahasan anggaran,” ujar Alfian.

Semestinya, kata Alfian, dalam melaksanakan sebuah kegiatan untuk menaikkan martabat Aceh di tingkat nasional atau dunia harus memikirkan aspek manfaatnya. “Tapi yang terjadi sekarang adalah sebaliknya, kecuali mencari popularitas,” pungkasnya.

Sumber: http://harian-aceh.com/2011/05/09/%E2%80%98tebar-pesona-dengan-uang-rakyat%E2%80%99

“Menyangkut pembentukan lembaga tersebut, UU ini memberikan batas waktu bahwa komisi informasi provinsi harus sudah terbentuk paling lambat 2 tahun sejak diundangkannya UU ini. Namun pada praktiknya, hingga awal 2011, baru sekitar 8 provinsi,” ujar Agus Sunaryanto, Koordinator Divisi Investigasi ICW, dalam konferensi pers Indonesia Corruption Watch (ICW) di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2011).

8 Provinsi yang telah memiliki KID adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Gorontalo, Kepulauan Riau, Lampung dan Sulawesi Selatan. Menurut Agus, rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap UU KIP bukan saja menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Lebih dari itu, perlindungan hak publik atas informasi bisa terancam, mengingat sekitar 70 persen lembaga penyelesaian sengketa informasi di daerah belum terbentuk.

“Kami melihat, bahwa ada beberapa problematika. Ini soal anggaran dan kesekretariatan. Problem ini dihadapi oleh semua lembaga KID yang sudah terbentuk, yaitu tidak memiliki anggaran operasional, tunjangan pegawai, serta belum memiliki sekretariat atau kantor,” jelasnya.

Problem lainnya, belum efektifnya KID. Karena itu, hingga saat ini sekurangnya sudah terbentuk 8 KID. Artinya, 76 persen provisi belum memiliki KID. Dari 8 KID yang sudah terbentuk, hanya 4 KID yang sudah menangani perkara sengketa informasi dan 4 di antaranya belum beroperasi.

Selain itu, lemahnya kualitas proses seleksi juga menjadi problem. Saat ini daerah yang sedang menjalankan proses seleksi, calon anggota KID maupun daerah yang sudah terbentuk KID-nya ternyata tetap menyisakan persoalan. Hal ini karena beberapa penyebab. Misalnya saja, karena terdapat anggota KID yang sudah dilantik memilih mengundurkan diri dan calon KID menggugat gubernur karena mencoret tanpa alasan yang berdasar sehingga tidak bisa ikut seleksi fit and proper test di DPRD.

“Selain itu, legalitas pansel diduga karena hanya berdasarkan surat keputusan kepala dinas perhubungan dan infokom. Persoalan lain, pansel mengumumkan daftar nama yang lolos seleksi berbeda di dua media yang berbeda pula, serta komposisi calon anggota yang terpilih diragukan kualitas, kredibilitas dan indepensinya,” papar Agus.

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/05/08/190221/1635006/10/icw-sayangkan-komisi-informasi-daerah-baru-terbentuk-di-8-provinsi?9911022

Teknologi GPS pertama kali dikembangkan oleh Pentagon (Dephan AS) pada 1973 hanya untuk keperluan militer tapi kini tersedia untuk kepentingan individu. Smartphone, tablet, GPS terminal dan komputer biasanya dilengkapi dengan konektor GPS.

Idealnya, terminal penerima GPS terhubung dengan sedikitnya 4 satelit di langit untuk mendapatkan petunjuk lokasi dari empat arah angin sebagai konsep dasar pengoperasian GPS.

Ada beberapa produsen GPS terkemuka di dunia di antaranya Garmin, Tom Tom, Magellan dan Navigon. Produk mereka sangat populer di kalangan produsen otomotif hingga GPS genggam yang digunakan para penggemar berkemah, hiking. Produsen smartphone juga menyediakan receiver GPS di handset-nya, alat penerima ini bisa diaktifkan atau dimatikan dengan sentuhan tombol.

Menemukan GPS terbaik bukanlah hal yang sulit. Teknologi internet dan forum secara teratur meng-update informasi terbaru tentang sistem GPS yang baru dirilis. Berikut ini beberapa sistem GPS terbaik untuk kategori yang tersedia di pasaran saat ini seperti dikutip buzzle.com.

GPS untuk mobil
Garmin Nuvi 255W secara universal diterima sebagai sistem GPS kendaraan terbaik yang dapat Anda beli saat ini, yang harganya $299. Layar besar 4.3´ dengan teknologi layar sentuh membuat perangkat ini mudah digunakan sangat mudah dipahami.

Fitur-fitur standar dari teks ke-dan tempat menarik yang tersedia, dan membuat rute dan mendapatkan informasi tentang lokasi saat seseorang adalah yang sederhana dan efektif. Sebuah slot kartu memori SD juga tersedia, informasi sehingga penyimpanan dan arah masa lalu bukanlah masalah. Lebih cocok untuk digunakan dalam mobil saja. Peta-peta yang disediakan diperbarui sesering mungkin, dan ini adalah sistem GPS terbaik sesuai harga yang ditawarkan.

GPS untuk smartphone
Empat smartphone terbaik saat ini Apple iPhone 4, Samsung Nexus S dan Motorola Atrix menawarkan fungsi GPS juga. Ini adalah ideal untuk orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk arah dan peta mana pun mereka berada, dan penerima GPS hanya mengambil beberapa detik untuk latch ke posisi yang benar.

Baik peta yang disediakan oleh Google atau pihak ketiga. Merek seperti Garmin juga memiliki aplikasi GPS yang disediakan pada platform ini dan dapat digunakan oleh pengguna smartphone dari seluruh dunia. Harga untuk perangkat tersebut hanya akan tergantung pada sifat dari smartphone itu sendiri.

Beberapa fitur lain yang menyediakan sistem GPS adalah pilihan antara terpendek dan rute tercepat, 2D atau 3D rendering gambar, database besar peta dan rute dan kemampuan untuk memberikan informasi tambahan tentang berbagai titik lokasi. Sistem GPS telah mengubah cara dunia memenuhi kebutuhan navigasi dan arah.

Sumber: http://www.primaironline.com/berita/rileks/64115-gps-memaksa-pepatah-malu-bertanya-sesat-di-jalan-jadi-usang

Produsen prosesor terkemuka tersebut menilai struktur baru transistor akan membutuhkan daya listrik yang lebih kecil daripada yang beredar di pasar saat ini.

Peluang ini diperkirakan, seperti dikutipYahoo.com, Kamis (5/5), merupakan upaya persiapan Intel untuk masuk dalam bisnis penyediaan prosesor bagi smartphone dan komputer tablet.

Intel saat ini tidak menarik perhatian produsen teknologi canggih terbaru tersebut akibat membutuhkan daya listrik lebih besar ketimbang yang mampu disediakan baterai lithium untuk ponsel maupun tablet PC.

Sumber: http://www.primaironline.com/berita/rileks/13255-intel-disain-ulang-transistor-harga-komputer-lebih-murah-dan-hemat-listrik